Sistem Anggaran PT

Sistem Anggaran PT Perlu Perbaikan | Semarang (KR) - Maraknya pemberitaan dugaan korupsi di Indonesia yang merembet ke dunia akademik (perguruan tinggi/PT) membuat gerah Forum Rektor Indonesia (FRI). Forum ini menganggap kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik budaya politik transaksional di negeri ini sudah ti-dak terkontrol di mana perguruan tinggi pun tak luput dari bidikan kelompok tertentu dalam melakukan pengerukan kekayaan secara tidak sah. Anggota Dewan Pembina FRI yang juga Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unis-sula) Semarang Prof Laode M Kamaluddin used pertemuan 22 pimpinan PT anggota FRI di kampus Unissula Rabu petang (20/6) menyatakan, lima pokok pikiran FRI menjadi direkomendasikan ke pemerintah. Lima pokok itu yaitu pembaharuan sistem anggaran, revitalisasi birokrasi institusi pendidikan baik horisontal mau-pun vertikal, menumbuhkem-bangkan jumalisme berbasis moralitas, depolitisasi dunia pendidikan dan rekonstruksi tradisi kebebasan akademik. ”Saat ini sistem pengang-garan yang dikelola institusi negara memiliki pola terbuka yang memungkmkan berbagai pihak masuk, sehingga sistem anggaran perguruan tinggi perlu diperbaiki agar PT tidak bo-leh lagi menjadi objek dan korban dari sistem anggaran yang transaksional,’ ujar Laode. Menyangkut revitalisdasi birokasi institusi pendidikan, Laode menyatakan, otonomi kampus perlu diprioritaskan dalam pembangunan regulasi nasional tentang pendidikan. Otoritas pusat sebenamya agar jangan terlalu ikut cam-pur persoalan rumah tangga kampus. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas program kegiatan kampus, namun se-lebihnya birokrasi kampus hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan sesama PT baik negeri maupun swasta. "Selain itu, idealnya dunia kampus perlu disucikan dari anasir-anasir politis yang me-rongrong objektivitas, netralitas dan intelektualisme kampus. Dunia kampus harus jauh dari praktik politik transaksional. Selain itu, juga perlu penguatan peran kampus dengan memani-festasikan pembangunan karakter bangsa serta mengajak masyarakat membentuk blok sosial berbasis moralitas bangsa,” tandas Laode.